Ketertindasan, kemiskinan, dikuasai dan dibodohi itulah nasib bangsa kita, namun rakyat tak pernah menyadarinya. Pada dekade pasca Perang Dunia kedua yang ditandai dengan kemenangan negara negara blok Barat (Amerika), dan negara negara blok Timur (Eropa) yang memberikan dampak sebuah lanjutan proses integrasi dan pemusatan ekonomi secara sistematik yang termanifestasikan dalam sebuah sistem yang disebut Bretton Woods. Hasil pertemuan Bretton Woods yaitu keinginan untuk menyatukan seluruh aktivitas ekonomi negara negara di bumi ini, untuk mempercepat proses globalisasi ekonomi maka diperlukan pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Campur tangan pemerintah dianggap sebagai tindakan inefisien. Semangat globalisasi meluas diseluruh negara negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Secara historis proses ini dimulai melalui Penanaman Modal Asing (PMA), yang mengasumsi bahwa Pemerintah Orde Baru ingin membuktikan mekanisme investasi, dan berkelanjutan dengan ketentuan pokok pertambangan yang kemudian dinikmati pertama kali oleh PT Freeport dengan diserahkannya 1,2 juta hektar tanah di Papua kepada Freeport MCMoran dan Rio Tinto oleh Rezim Orde Baru.
Hal itulah yang kemudian menjadi awal dari meluasnya kehancuran yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber agrarian yang menghasikan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan dilakukan oleh perusahaan multinasional yang bernama Freeport dan diijinkan oleh pemerintahan Indonesia melalui aparat aparat keamanan Indonesia yang biadab. Awal tahun 1971 sebuah kesepakatan dibuat untuk membagi bagi mineral Indonesia kepada perusahaan asing. (Ninda nurpalah, 20080530022)